SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional Indonesia telah mencapai 92,74 persen. Angka ini menunjukkan hampir seluruh masyarakat Indonesia kini memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan, pembiayaan, asuransi, dan fintech.
Namun demikian, tingkat literasi keuangan nasional baru mencapai 66,64 persen, menyisakan gap sebesar 26,1 persen yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Inklusi keuangan kita sudah tinggi, 92,74 persen. Tapi literasi masih tertinggal di angka 66,64 persen. Jadi ada gap 26,1 persen. Ini tantangan besar yang harus segera dijawab bersama,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Gap Literasi Jadi Penghambat Efektivitas Program
Menurut Airlangga, rendahnya tingkat literasi keuangan berisiko menghambat efektivitas program-program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan:
Pemberdayaan UMKM
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)
Distribusi bantuan sosial non-tunai
Program pembiayaan inklusif melawan rentenir
“Kalau akses sudah ada tapi pemahamannya masih kurang, masyarakat bisa salah pilih produk, terjebak pinjaman ilegal, atau tidak optimal memanfaatkan fasilitas yang tersedia,” jelasnya.
TPAKD Garda Terdepan Literasi Keuangan
Airlangga menekankan pentingnya peran TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) sebagai ujung tombak edukasi dan pemberdayaan finansial masyarakat di daerah.
“TPAKD harus menjadi jembatan antara program pusat dan masyarakat. Literasi harus ditanamkan dari bawah, dari desa, dari sekolah, dari pelaku UMKM,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang telah membentuk TPAKD di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra strategis.
Program Strategis TPAKD: dari Pelajar hingga UMKM
✅ 1. Program “Satu Rekening Satu Pelajar”
Sudah menjangkau 87,75 persen pelajar Indonesia
Target 98 persen pada tahun 2026–2027
Bertujuan menanamkan budaya menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini
✅ 2. Pembiayaan Melawan Rentenir
Disalurkan dana total Rp 46,71 triliun
Terdapat 1,8 juta debitur sektor prioritas yang telah mendapat akses pembiayaan formal
Fokus pada UMKM agar tidak lagi bergantung pada pinjaman ilegal atau fintech abal-abal
Dukungan TPAKD untuk Energi Bersih: Proyek PLTS Desa
Tak hanya sektor keuangan, TPAKD juga mendukung akses energi bersih melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa.
Model yang diterapkan:
1 hektare PLTS menghasilkan 1 MW
Jika diterapkan di 80 ribu desa, potensi energi mencapai 80 GW
“Ini bukan hanya mendukung energi bersih, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru di desa,” tutur Airlangga.
Airlangga: Sinergi Jadi Kunci
Menko Perekonomian menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan inklusi dan literasi keuangan sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor dan lintas daerah.
“Kami melihat sinergi antara pusat, daerah, OJK, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank berjalan baik. Ini momen untuk mempercepat transformasi ekonomi rakyat,” katanya menutup.
Infografik: Angka Kunci Akses dan Literasi Keuangan Indonesia
Indikator Capaian
Inklusi Keuangan 92,74%
Literasi Keuangan 66,64%
Gap Literasi-Inklusi 26,1%
Pelajar Punya Rekening 87,75%
Debitur Anti Rentenir 1,8 juta
Pembiayaan UMKM Resmi Rp 46,71 T
Target PLTS Desa 80 GW
