SOALINDONESIA–JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka HPS, mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) periode 2008–2017, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual-beli gas antara PT PGN dan pihak swasta PT IAE pada Tahun Anggaran 2017–2021.
Penahanan terhadap HPS dilakukan pada Rabu (1/10/2025) dan akan berlangsung selama 20 hari pertama, terhitung sejak 1 hingga 20 Oktober 2025. HPS ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.
Modus: Kesepakatan Bermasalah dan Fee Komitmen
Plt Juru Bicara KPK, dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari pengkondisian kesepakatan jual-beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Kesepakatan tersebut melibatkan HPS dan AS dengan skema kerja sama disertai opsi akuisisi serta metode pembayaran advance payment sebesar USD 15 juta.
Sebagai bentuk komitmen atas kerja sama tersebut, AS kemudian memberikan uang senilai SGD 500.000 kepada HPS. Dari jumlah itu, HPS disebut memberikan USD 10.000 kepada YG, yang berperan sebagai narahubung antara HPS dan AS.
Perbuatan tersebut diduga kuat telah menyalahi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, mengakibatkan potensi kerugian negara, serta melanggar hukum dalam pengelolaan sektor energi strategis.
Perkembangan Perkara: Tiga Orang Telah Ditahan
Sebelum penahanan HPS, KPK telah lebih dahulu menahan dua tersangka lain dalam perkara yang sama pada 11 April 2025, yaitu:
DP, Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019
ISW, Komisaris PT IAE periode 2006–2023
Ketiganya diduga bersama-sama menyusun dan menjalankan skema kerja sama yang merugikan keuangan negara, dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan dan tanpa analisis risiko yang memadai.
Pasal yang Disangkakan
Atas perbuatannya, HPS disangkakan melanggar:
Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
KPK: Korupsi di Sektor Energi Harus Jadi Perhatian Serius
KPK menegaskan bahwa penanganan perkara ini bukan hanya upaya penegakan hukum, melainkan juga bentuk peringatan keras terhadap praktik korupsi di sektor energi, terutama dalam hal tata kelola dan tata niaga gas bumi.
“Korupsi di sektor energi sangat berbahaya karena dapat mengganggu rantai pasok, menurunkan kualitas layanan publik, dan mengancam hajat hidup orang banyak, mengingat gas adalah kebutuhan strategis nasional,” tegas KPK dalam pernyataannya.
KPK juga mengimbau seluruh BUMN dan entitas swasta di sektor energi untuk meningkatkan sistem pengawasan internal, serta mengedepankan prinsip good corporate governance dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
Latar Belakang: PT PGN dan Perannya di Sektor Gas
PT PGN adalah anak usaha dari PT Pertamina (Persero) dan memiliki peran penting dalam distribusi serta penjualan gas bumi di Indonesia. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di perusahaan ini berpotensi mencoreng kepercayaan publik terhadap BUMN strategis, serta menimbulkan efek domino dalam stabilitas sektor energi.
Penutup
Kasus ini menambah daftar panjang penindakan korupsi yang dilakukan KPK di sektor energi dan BUMN. KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas perkara ini hingga seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
