SOALINDONESIA–JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa kerugian negara sebesar Rp1,25 triliun dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry bukan hasil rekayasa atau asumsi semata. Kepastian itu disampaikan setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan mantan Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024, Ira Puspadewi, terbukti bersalah dalam kasus tersebut.
Dalam putusannya, majelis hakim menilai adanya perbuatan melawan hukum dalam proses kerja sama akuisisi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar dan hampir mencapai kategori total loss.
KPK: Kerugian Didasarkan Perhitungan Objektif
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa nilai kerugian negara yang tercantum dalam putusan bukan hasil pengempisan, manipulasi, atau tafsir subjektif.
“Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Terdakwa Saudari Ira Puspadewi terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kerja sama akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Atas perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp1,25 triliun,” ujar Budi dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan selisih antara harga transaksi dan nilai perusahaan yang diakuisisi, mencakup dampak finansial yang muncul sesaat maupun setelah akuisisi dilakukan.
“Nilai kerugian yang besar tersebut merupakan selisih antara harga transaksi dengan nilai yang diperoleh PT ASDP (price vs value), serta mencerminkan dampak finansial dan bisnis akuisisi terhadap PT ASDP pada saat akuisisi,” jelas Budi.
Pengkondisian Penilaian Aset Diduga Disengaja
Menurut KPK, kerugian negara yang terjadi tidak lepas dari rangkaian perbuatan melawan hukum dalam proses penilaian aset dan perusahaan. Budi menegaskan adanya pengkondisian atau manipulasi hasil valuasi yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bertugas melakukan penilaian kapal dan valuasi perusahaan.
“Kerugian negara merupakan dampak dari perbuatan melawan hukum, termasuk pengkondisian proses dan hasil penilaian KJPP. Pengkondisian kapal terjadi atas sepengetahuan Direksi PT ASDP, sementara nilai valuasi saham atau perusahaan menyesuaikan dengan ekspektasi Direksi ASDP,” ungkapnya.
Penentuan Discount on Lack of Marketability (DLOM) juga disebut disesuaikan dengan keinginan pihak direksi agar valuasi tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.
Kinerja Keuangan PT JN Justru Merosot Sebelum Akuisisi
KPK menilai Direksi ASDP mengabaikan aspek fundamental berupa kondisi keuangan PT JN. Berdasarkan temuan, sebelum akuisisi pada periode 2017–2021, PT JN justru menunjukkan tren keuangan yang memburuk.
“Kondisi kesehatan keuangan PT JN dalam periode sebelum diakusisi berada dalam tren menurun atau declining, dengan profitabilitas rendah dan rasio likuiditas yang semakin buruk. Hal ini tidak dijadikan pertimbangan Direksi ASDP dan tidak dievaluasi bersama konsultan due diligence,” kata Budi.
Potensi Kerugian Berlipat di Masa Depan
Budi menambahkan, dampak buruk dari akuisisi tersebut tidak hanya terjadi pada saat transaksi dilakukan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian lanjutan bagi negara.
“Sampai dengan saat ini PT JN sebagai anak perusahaan PT ASDP masih merugi dan masih memiliki kewajiban atau hutang yang harus dilunasi,” tegasnya.
KPK menilai bahwa keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian telah menempatkan perusahaan pelat merah tersebut pada risiko finansial jangka panjang.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini mencuat setelah proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP dinilai sarat kejanggalan. Akuisisi dilakukan pada saat kondisi keuangan PT JN melemah dan nilai aset tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. KPK kemudian melakukan penyelidikan hingga menetapkan sejumlah pihak terkait dalam proses hukum, termasuk Direktur Utama PT ASDP saat itu, Ira Puspadewi.
Putusan PN Jakarta Pusat memperkuat temuan KPK bahwa akuisisi tersebut dilakukan dengan rekayasa penilaian dan keputusan yang tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.
