SOALINDONESIA–JATINANGOR Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program ini disebut sebagai tonggak baru penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi desa yang terintegrasi dengan sistem distribusi dan produksi nasional.
Menurut Ferry, percepatan pembangunan sarana fisik seperti gerai dan gudang di setiap Kopdes menjadi kunci utama agar koperasi desa bisa beroperasi secara nasional sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah. Karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026,” kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025).
Percepatan Inventarisasi Tanah dan Pembangunan Fisik
Ferry menjelaskan bahwa untuk mengejar target operasional Maret 2026, pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh pemerintah daerah (pemda) dalam proses pendataan dan inventarisasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih.
Langkah ini dilakukan sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan koperasi desa.
“Kami minta dukungan semua pemerintah daerah agar segera bantu inventarisasi tanah untuk pembangunan gerai dan gudang koperasi. Ini bagian dari target nasional agar semua koperasi desa bisa beroperasi penuh sesuai arahan Presiden,” ujar Ferry.
Menurutnya, percepatan pembangunan fisik adalah tahap krusial yang akan menentukan keberhasilan Kopdes sebagai lembaga ekonomi rakyat di tingkat desa.
82.223 Kopdes Sudah Berstatus Badan Hukum
Hingga Oktober 2025, Ferry mengungkapkan bahwa sudah ada 82.223 Koperasi Desa Merah Putih yang berstatus badan hukum dengan jumlah anggota mencapai 1,12 juta orang.
Dari jumlah tersebut, 68.603 koperasi telah memiliki akun di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 koperasi di antaranya aktif memperbarui data, termasuk status kepemilikan gerai dan gudang.
“Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi Kopdes,” imbuhnya.
Kopdes Jadi Instrumen Baru Pengendali Inflasi
Selain mempercepat pembangunan fisik, Ferry juga meminta agar para kepala daerah memperkuat perannya dalam monitoring dan pengendalian inflasi di tingkat lokal.
Menurutnya, kehadiran Kopdes Merah Putih akan menjadi saluran baru pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok dan memperkuat distribusi pangan nasional.
“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan, maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit. Intervensi pemerintah untuk mengendalikan inflasi bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, keberadaan Kopdes Merah Putih akan memperpendek rantai distribusi sekaligus menjadi penyalur langsung program bantuan sosial (bansos) dan subsidi kepada masyarakat desa.
Fungsi Offtaker dan Penyangga Harga
Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan berperan sebagai offtaker hasil produksi masyarakat desa — baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan.
Produk-produk tersebut nantinya dapat disimpan di gudang koperasi sebelum kembali didistribusikan ke pasar, terutama ketika terjadi gejolak harga atau kelangkaan pasokan.
“Contohnya gabah dari petani bisa dibeli oleh koperasi, kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” kata Ferry.
Dengan mekanisme ini, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperkuat posisi petani dan produsen kecil sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Swasembada Pangan
Menutup sambutannya, Ferry menyampaikan optimisme bahwa keberhasilan operasionalisasi Kopdes Merah Putih pada 2026 akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Ia menargetkan program ini dapat membantu pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus mewujudkan swasembada pangan dan energi nasional.
“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” pungkasnya.
