SOALINDONESIA–JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meluruskan kabar yang menyebutkan keterlibatan partainya dalam kericuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Lewat juru bicaranya, Guntur Romli, PDIP menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyesatkan.
“PDIP membantah informasi menyesatkan kalau PDI Perjuangan terlibat kerusuhan. Apalagi ada berita, bahwa Presiden Prabowo menerima informasi PDI Perjuangan terlibat kerusuhan,” ujar Guntur dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9).
Guntur mempertanyakan logika narasi yang menuding PDIP ikut berperan dalam kerusuhan. Menurutnya, PDIP adalah bagian dari DPR sehingga mustahil mendukung tuntutan pembubaran lembaga legislatif.
“Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini, buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR apalagi sampai rusuh? Itu seperti membakar kandang sendiri,” tegasnya.
Megawati Hadir di Istana
Guntur menegaskan, kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto dan para ketua umum partai lain pada 31 Agustus 2025 justru menjadi bukti dukungan PDIP terhadap upaya pengendalian situasi.
“Kehadiran Ibu Megawati sebagai bentuk dukungan pada Presiden untuk mengendalikan situasi, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Selain itu, Guntur juga menyinggung aktivitas politisi PDIP Adian Napitupulu yang datang ke RSCM untuk melayat Affan, sekaligus memperjuangkan aspirasi pengemudi ojek online terkait biaya potongan aplikator.
Klarifikasi Soal Reshuffle
Guntur juga meluruskan isu reshuffle kabinet yang menyeret nama Budi Gunawan. Menurutnya, Budi Gunawan bukanlah kader PDIP.
“Beliau dipilih karena prerogatif Presiden dan di-reshuffle juga karena prerogatif Presiden. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan tidak terkait reshuffle,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan PDIP terhadap pemerintah tetap ditunjukkan, salah satunya lewat keputusan Presiden memberi amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
PDIP Klaim Jadi Korban
Lebih jauh, Guntur menegaskan bahwa PDIP justru menjadi korban dari kerusuhan tersebut.
“Ada dua kader kami yang meninggal saat kantor DPRD Makassar dibakar,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, PDIP menilai tuduhan keterlibatan partai dalam kerusuhan adalah upaya mencari kambing hitam, dengan dugaan adanya pertarungan elite yang lebih luas.
“PDIP konsisten menjalankan putusan Rakernas 2024 dan Kongres 2025, yakni berada di luar pemerintahan, menjadi politik penyeimbang, menjaga demokrasi, dan checks and balances,” pungkas Guntur.
