SOALINDONESIA–JAKARTA Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Langkah ini diambil setelah adanya permohonan resmi dari tim penasihat hukum Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar.
“Atas permintaan tiga orang pertama yang sudah diperiksa, mereka mengajukan gelar perkara khusus. Saat ini penyidik sedang berkoordinasi dengan Wasidik untuk menentukan waktu pelaksanaannya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermato, Sabtu (29/11/2025).
Setelah Gelar Perkara, Polisi Akan Periksa Saksi dan Ahli
Budi menjelaskan bahwa setelah gelar perkara khusus selesai, penyidik akan melanjutkan proses dengan memanggil saksi dan ahli yang diajukan pihak pelapor. Setelah itu, penyidik berencana memeriksa lima tersangka dari klaster lainnya, yaitu:
Eggi Sudjana
Kurnia Tri Rohyani
Damai Hari Lubis
Rustam Effendi
Muhammad Rizal Fadillah
“Penyidikan ini memiliki beberapa tahapan yang terus kami dalami,” kata Budi.
Untuk saat ini, polisi memilih fokus merampungkan gelar perkara khusus sebelum masuk pada pemeriksaan lanjutan.
Roy Suryo Cs Kembali Ajukan Permohonan Gelar Perkara
Sebelumnya, tim hukum Roy Suryo Cs kembali mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Penasihat hukum mereka, Ahmad Khozinudin, menyebut pengajuan sebelumnya yang dilakukan pada 21 Juli 2025 tidak kunjung ditindaklanjuti.
“Sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti. Hari ini kami kembali menyerahkan permohonan gelar perkara khusus ke Biro Wasidik,” ujar Khozinudin di Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025).
Khozinudin menilai situasi ini janggal, sebab gelar perkara khusus sempat dilakukan oleh Mabes Polri saat kasus yang sama masih dalam tahap penyelidikan.
Pertanyakan Transparansi Polda Metro Jaya
Menurut Khozinudin, ketika status perkara sudah naik ke tahap penyidikan, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menunda atau menolak pelaksanaan gelar perkara khusus. Ia menyinggung komitmen Polri untuk meningkatkan transparansi publik.
“Hari ini sudah penyidikan, sehingga tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak melakukan gelar perkara khusus, apalagi di tengah wacana perbaikan kinerja institusi,” kata dia.
Khozinudin menegaskan pihaknya akan terus menagih konsistensi Polri dalam penanganan kasus tersebut.
