SOALINDONESIA–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemangkasan proses birokrasi agar lebih cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025), yang dihadiri Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto.
“Pak Presiden memberikan petunjuk bagaimana mengawasi dan mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit,” ujar Aris kepada wartawan.
Menurut Aris, Prabowo secara khusus meminta agar proses birokrasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dipangkas. Hal ini mencakup penyaluran dana desa, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, distribusi pupuk, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Yang bisa dipangkas supaya proses itu cepat dan tepat. Apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Aris.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti dinamika di salah satu perusahaan pelat merah, PT Agrinas Pangan Nusantara, setelah Direktur Utama Joao De Sousa Mota mengundurkan diri per 11 Agustus 2025.
Joao, yang baru menjabat selama enam bulan, menyampaikan permintaan maaf karena belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan petani. Ia mengaku terkendala birokrasi yang berbelit di lingkungan perusahaan induk, Danantara.
“Kami sudah menduduki jabatan ini selama enam bulan, tetapi belum dapat memberikan kontribusi nyata kepada ekonomi negara maupun kesejahteraan petani,” ungkap Joao.
Ia menambahkan, pengajuan tiga hingga empat studi kelayakan proyek pangan yang ia buat tidak mendapat persetujuan yang jelas, sehingga terhambat untuk direalisasikan. Menurutnya, ritme kerja birokratis di Danantara jauh berbeda dengan sektor swasta yang menekankan kecepatan dan hasil nyata.
Prabowo menegaskan, pembenahan birokrasi menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. “Sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan dan terukur,” pesan Prabowo melalui Aris.
