SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat atas maraknya kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari makanan MBG yang dikonsumsi siswa-siswa sekolah.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Tinjau Langsung Masalah di Hulu
Puan menegaskan bahwa pengawasan DPR tidak akan berhenti di permukaan, tetapi akan masuk hingga ke akar persoalan. Ia menilai penting untuk mengetahui apakah sumber masalah berada di proses memasak di dapur, atau pada sistem distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya, sebenarnya masalahnya seperti apa,” jelasnya.
Evaluasi Total, Bukan Saling Menyalahkan
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa program MBG yang diluncurkan pemerintah bertujuan mulia—meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Oleh karena itu, setiap permasalahan harus ditangani dengan evaluasi menyeluruh, bukan dengan saling menyalahkan antar lembaga atau pihak pelaksana.
“Evaluasi harus dilakukan secara total. Jangan saling menyalahkan, tapi mari cari solusinya bersama,” ucap Puan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menanggalkan agenda politik sesaat demi keberhasilan program yang berdampak langsung pada generasi muda.
“Mari kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama, dengan bergotong royong. Pemilu masih jauh. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” pungkasnya.
Latar Belakang: Kasus Keracunan Meningkat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pada 2025 merupakan bagian dari program strategis nasional di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kasus keracunan massal terkait MBG dilaporkan di sejumlah daerah, termasuk Garut (Jawa Barat), Maluku Tengah, dan Probolinggo (Jawa Timur).
Beberapa siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare usai mengonsumsi makanan MBG yang disiapkan oleh dapur umum yang ditunjuk pemerintah. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai standar sanitasi, penyimpanan bahan makanan, serta prosedur distribusi makanan.
DPR Desak Pemerintah Terbuka dan Transparan
Menanggapi hal tersebut, Puan juga meminta pemerintah untuk bersikap terbuka dan transparan dalam mengungkap hasil investigasi terhadap dapur-dapur yang bermasalah.
“Transparansi sangat penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap program ini,” ujarnya.
Penutup: DPR Siap Awasi, Publik Menunggu Perbaikan
Dengan pernyataan resmi Ketua DPR, peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan MBG akan menjadi agenda prioritas DPR RI dalam waktu dekat. Puan Maharani juga menekankan bahwa pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh dan independen.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari DPR dan pemerintah untuk memastikan bahwa MBG bukan hanya program yang baik secara konsep, tetapi juga aman, berkualitas, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.
