SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar apabila penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh menjadi tanggung jawab PT Danantara, bukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Said, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sejak awal merupakan kerja sama business to business (B2B) antar badan usaha, sebelum pemerintah akhirnya mengambil alih proyek tersebut.
“Duduk soalnya begini, Whoosh ini awalnya business to business, setelah itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen, 40 persen China, tentu dari sisi modal dan utangnya, maka APBN yang nanggung,” ujar Said Abdullah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, setelah terbentuknya Danantara sebagai holding BUMN infrastruktur strategis, posisi entitas bisnis tersebut tidak lagi berada di bawah kendali langsung Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan. Dengan demikian, secara prinsip korporasi, Danantara memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh tanggung jawab finansial yang terkait dengan proyek KCIC.
“Ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi di bendahara umum negara, tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri, Danantara,” jelas Said.
“Sesungguhnya makes sense saja, wajar saja menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk utangnya,” lanjutnya.
Kebijakan Akhir di Tangan Presiden Prabowo
Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir terkait apakah utang proyek KCIC akan dibebankan kepada APBN atau tidak tetap bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa di kemudian hari Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden kalau itu akan dibebankan utangnya kepada APBN yang harus menanggung, membayar utang KCIC,” kata Said.
Pernyataan Said itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya, yang menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh yang nilainya mencapai Rp116 triliun.
“Tak usah ribut, saya akan tanggung jawab,” ujar Prabowo saat menanggapi polemik utang KCIC di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Kondisi Fiskal Nasional Masih Kuat
Menanggapi kekhawatiran publik soal kemampuan keuangan negara jika harus menanggung utang tambahan dari proyek KCIC, Said menilai kondisi fiskal nasional masih cukup kuat dan sehat.
Menurutnya, pemerintah memiliki cadangan anggaran yang memadai, namun penggunaannya harus diarahkan untuk memperkuat sektor produktif agar ekonomi nasional tetap tumbuh berkelanjutan.
“Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, tetapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor riil agar prioritasnya tetap terus meningkat,” tegasnya.
Rencana Perluasan Jalur Whoosh ke Surabaya
Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyoroti rencana perluasan jalur kereta cepat Whoosh hingga Surabaya. Ia menilai, proyek tersebut akan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dibanding jika hanya berhenti di Bandung.
“Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat Jakarta–Bandung–Surabaya, mungkin itu lebih visibel daripada hanya berhenti di Bandung,” ujar Said.
Politikus asal Madura itu mengungkapkan bahwa Badan Anggaran DPR RI sejak tahun 2017 sebenarnya sudah merekomendasikan agar proyek kereta cepat dikembangkan hingga Surabaya.
“Kalau Banggar dulu, awalnya memang (mengusulkan) Jakarta–Surabaya. Rekomendasi Banggar itu masih ada loh sejak tahun 2017,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memperluas proyek kereta cepat Whoosh tidak hanya dari Jakarta ke Bandung, tetapi juga hingga Surabaya dan Banyuwangi.
“Pemerintah tengah mengkaji secara menyeluruh rencana perluasan jalur kereta cepat agar efisien secara ekonomi dan berdampak positif bagi konektivitas antarwilayah,” ujar AHY usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
Dengan demikian, arah kebijakan terkait penyelesaian utang proyek Whoosh dan rencana pengembangannya kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sementara DPR RI akan terus mengawasi agar pelaksanaan proyek strategis tersebut tidak membebani APBN secara berlebihan.
