SOALINDONESIA–JAKARTA Dalam sepekan terakhir, 1.084 korban baru dilaporkan. Penyebaran kasus kini menjangkau Kalimantan Selatan dan Gorontalo.
Jumlah korban dugaan keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melonjak. Hingga 12 Oktober 2025, total korban mencapai 11.566 anak, menurut laporan terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dirilis bersama para relawan yang melakukan pemantauan di berbagai wilayah.
Selama periode 6–12 Oktober, tercatat 1.084 korban baru, menandakan bahwa program MBG masih menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan publik, khususnya anak-anak sekolah.
“Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, dalam konferensi pers, Senin (13/10).
Dua Provinsi Baru Terdampak, Penyebaran Semakin Luas
JPPI mengungkapkan bahwa pada pekan ini, dua provinsi yang sebelumnya tidak pernah melaporkan kasus kini ikut terdampak: Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo).
“Ini menunjukkan eskalasi kasus semakin meluas dan tak terkendali,” kata Ubaid.
Tiga provinsi dengan jumlah korban terbanyak pekan ini:
Nusa Tenggara Timur: 384 korban (Timor Tengah Selatan)
Jawa Tengah: 347 korban (Karanganyar, Klaten, Salatiga)
Kalimantan Selatan: 130 korban (Kab. Banjar)
Lima Provinsi Tertinggi Total Korban sejak Januari
Akumulasi korban sepanjang 2025 (hingga 12 Oktober) menempatkan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi:
Jawa Barat – 4.125 korban
Jawa Tengah – 1.666 korban
DI Yogyakarta – 1.053 korban
Jawa Timur – 950 korban
Nusa Tenggara Timur – 800 korban
JPPI mencatat lonjakan signifikan di Jawa Timur dan NTT, dua wilayah yang sebelumnya tak masuk daftar lima besar.
Korban Meluas ke Luar Sekolah: Guru, Balita, Ibu Hamil
Menurut JPPI, korban keracunan kini tidak hanya berasal dari peserta didik. Sejumlah laporan dari Bima (NTB), Ketapang (Kalbar), dan Timor Tengah Selatan (NTT) mengungkap bahwa paket MBG yang dibawa pulang atau disalurkan ke Posyandu menyebabkan balita, ibu hamil, guru, hingga anggota keluarga ikut menjadi korban.
Kritik Tajam terhadap Badan Gizi Nasional (BGN)
JPPI menuding Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip-prinsip dasar tata kelola program publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
“Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” tegas Ubaid.
Rekomendasi JPPI:
1. Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
JPPI mengkritik tertutupnya proses penyusunan draf Peraturan Presiden (Perpres) MBG yang hingga kini belum diketahui publik. Menurut JPPI, ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran besar tanpa pengawasan hukum.
2. Bersihkan Konflik Kepentingan
“Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri?” ujar Ubaid.
JPPI juga menyoroti keterlibatan aparat negara dan militer dalam pengelolaan dapur MBG, yang menurut mereka menciptakan konflik kepentingan sistemik.
3. Utamakan Mutu, Bukan Sekadar Target
Program MBG dinilai terlalu fokus mengejar jumlah penerima tanpa menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi.
4. Libatkan Kantin Sekolah dan Usaha Lokal
JPPI mendukung rencana Kemendikdasmen untuk mengikutsertakan kantin sekolah sebagai penyedia makanan, guna meningkatkan transparansi dan memperkuat ekonomi lokal.
5. Tutup Semua Dapur MBG Sementara
JPPI mendesak penutupan total sementara seluruh dapur MBG hingga dilakukan audit independen dan dibentuk regulasi yang sah.
“Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan,” ujar Ubaid menegaskan.
“Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya,” tutup Ubaid.
