SOALINDONESIA–JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya sedang mendalami persoalan yang tengah mencuat terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menyebut, fraksi PDIP di DPR telah ditugaskan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap permasalahan keuangan dan tata kelola proyek tersebut.
“Kami sudah menugaskan fraksi, termasuk Pak Haris Turino, untuk melakukan kajian-kajian itu dan menyampaikan sikap,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Hasto menekankan, PDIP ingin mengetahui secara transparan dan mendalam duduk persoalan di balik membengkaknya utang proyek yang disebut mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, langkah investigasi internal itu penting agar publik mendapatkan gambaran utuh mengenai kelayakan dan skema pembiayaan proyek transportasi cepat pertama di Indonesia tersebut.
“Karena ini kan berkaitan dengan data, berkaitan dengan bagaimana kelayakannya, bagaimana perbandingannya, di dalam proses itu, sehingga nanti Pak Haris Turino akan menanggapi,” jelas Hasto.
Menkeu Purbaya Tegas: APBN Tidak Digunakan untuk Bayar Utang Whoosh
Pernyataan Hasto muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanggung kewajiban pembayaran proyek tersebut.
“Sudah saya sampaikan, tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. Karena Danantara menerima dividen dari BUMN, hampir Rp80–90 triliun per tahun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta cepat,” ujar Purbaya.
Menkeu menjelaskan, beban pembayaran utang proyek yang mencapai Rp2 triliun per tahun akan dialokasikan dari dividen yang dihimpun Danantara — lembaga holding investasi yang kini mengelola hasil keuntungan dari berbagai BUMN.
Skema Baru: Danantara Gantikan Peran APBN
Purbaya menegaskan, keputusan tersebut merupakan langkah strategis dalam reformasi tata kelola keuangan negara. Dividen perusahaan pelat merah yang sebelumnya masuk langsung ke kas APBN kini dialihkan ke Danantara, yang kemudian menanggung pembiayaan proyek strategis seperti Kereta Cepat Whoosh.
“Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan tidak dibayar, tapi Danantara — bukan APBN,” tegasnya.
Langkah ini, menurut Purbaya, akan menjaga disiplin fiskal nasional, sekaligus memastikan proyek strategis tetap berlanjut tanpa membebani keuangan negara secara langsung.
PDIP Desak Transparansi dan Akuntabilitas
Meski mendukung pengelolaan yang efisien, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh atas penggunaan dana dan mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh.
“PDIP akan bersikap berdasarkan hasil kajian yang objektif dan komprehensif. Rakyat berhak tahu ke mana dana proyek ini mengalir dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Hasto, proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Whoosh harus benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas, bukan menjadi beban fiskal jangka panjang.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang diresmikan pada 2023 memang menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia. Namun, lonjakan biaya pembangunan dan pembiayaan utang kini kembali menjadi sorotan publik dan parlemen.
Langkah PDIP yang menurunkan tim fraksi DPR untuk melakukan kajian menyeluruh menunjukkan bahwa isu Whoosh kini tidak hanya menjadi soal teknis keuangan, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pemerintahan dan tata kelola investasi nasional.
