SOALINDONESIA–KENDAL Kapolsek Brangsong, AKP Nundarto, dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh sidang etik Polri setelah terbukti berselingkuh dengan seorang perempuan. Kasus ini dinilai sebagai pelanggaran berat dan perbuatan tercela yang merusak citra institusi Polri.
Sidang etik digelar secara tertutup di ruang Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah pada Rabu (22/10) dan dipimpin oleh AKBP Syarifuddin Zuhri, Kabagbin Ops Ditpamovit Polda Jateng.
“Hasilnya pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” kata Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jateng, Jumat (24/10).
Sidang tersebut juga dihadiri oleh istri sah Nundarto serta guru PAUD yang menjadi selingkuhannya. Artanto menekankan, faktor yang memberatkan adalah perbuatan Nundarto terjadi saat ia masih terikat perkawinan sah dan dilakukan hingga tertangkap warga di rumah selingkuhnya.
“Dan secara etika dan moral, apa yang dilakukan oleh Kapolsek ini tentunya sangat melanggar etik maupun moral serta merusak citra korporasi,” ujar Artanto.
Kronologi Penangkapan
Kasus ini bermula pada Jumat dini hari, 19 September 2025, ketika warga Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kendal, berhasil menangkap basah Nundarto sedang berduaan dengan seorang guru PAUD berstatus janda.
Menurut keterangan warga, gelagat oknum Kapolsek tersebut sudah mencurigakan sejak lama, namun mereka belum memiliki bukti kuat untuk melakukan penggerebekan.
“Hingga akhirnya pada pukul 04.30 WIB, warga setempat menangkap basah Nundarto dan perempuan tersebut,” jelas Artanto.
Merusak Citra Institusi
Kombes Artanto menegaskan bahwa perbuatan Nundarto bukan hanya melanggar etika pribadi, tetapi juga merusak citra dan reputasi Polri. Oleh karena itu, sanksi PTDH dianggap pantas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan etik.
Mengajukan Banding
Meski dijatuhi PTDH, Nundarto tidak menerima keputusan tersebut dan telah mengajukan banding. Proses banding saat ini masih ditangani oleh Propam Mabes Polri.
“Dari atas putusan sidang kode etik Polri tersebut, pelanggar menyatakan banding, dan pengajuan banding tersebut sedang diproses,” ujar Artanto.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perilaku aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan. Sidang banding Nundarto akan menentukan apakah sanksi PTDH akan tetap berlaku atau direvisi.
