SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) tidak sepenuhnya tepat. Menurut Said, kondisi fiskal daerah saat ini justru sangat terbatas, sehingga tudingan bahwa pemda sengaja menahan anggaran dianggap tidak masuk akal.
“Selama ini saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, jika terdapat indikasi anggaran yang belum terserap, hal tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap persiapan.
“Kalau sementara ini diindikasikan ada yang belum, itu bagian dari proses program-program yang sudah, sedang, dan akan dijalani,” ujarnya.
Daerah Tengah Hadapi Defisit Anggaran
Said menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan untuk menahan atau menyimpan anggaran yang telah dialokasikan. Sebaliknya, hampir semua daerah justru mengalami tekanan fiskal yang signifikan.
“Daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya? Itu tidak make sense,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak pemerintah daerah tengah berjuang memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik dengan dana yang terbatas, terutama setelah adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026.
Pemerintah mencatat, TKD tahun 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari sebelumnya Rp919,9 triliun di tahun 2025, atau berkurang sekitar Rp226,9 triliun.
Respons Atas Kritik Menkeu Purbaya
Pernyataan Said Abdullah merupakan respons terhadap kritik Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya meminta pemda mempercepat realisasi belanja agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak melambat.
Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD, Purbaya sempat meminta maaf kepada pemerintah daerah yang tersinggung dengan pernyataannya, namun ia menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran adalah kunci menjaga momentum ekonomi.
“Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang benar lah, habisin tuh duit,” kata Purbaya, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, masih banyak dana pemerintah yang mengendap di kas daerah maupun kementerian, sehingga tidak memberi dorongan optimal bagi perekonomian nasional.
“Kalau uangnya nganggur, ekonomi nggak jalan. Ekonomi lagi susah, nggak kedorong. Jadi saya minta semuanya habisin uangnya dengan benar,” tegasnya.
Banggar Minta Pemerintah Perhatikan Keseimbangan Fiskal
Said Abdullah berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kondisi fiskal daerah sebelum melontarkan kritik. Ia mengingatkan bahwa penurunan TKD di tahun 2026 harus diimbangi dengan dukungan kebijakan fiskal yang adil agar daerah tetap bisa menjalankan fungsinya secara efektif.
“Jangan hanya menuntut daerah belanja cepat, tapi pemerintah pusat juga harus memastikan mereka punya ruang fiskal yang cukup untuk melakukannya,” kata Said menutup pernyataannya.
