SOALINDONESIA–JAKARTA Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait keberadaan pagar beton atau tanggul di pesisir Cilincing, Jakarta Utara.
“Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2–3 kilometer di pesisir Cilincing itu merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,” kata Alex, Jumat (12/9/2025).
DLKr adalah Daerah Lingkungan Kerja, sedangkan DLKp merupakan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
Tanggul untuk Pengembangan Pelabuhan
Menurut Alex, pembangunan tanggul tersebut diduga terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
“Tanggul beton ini rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN. Dari laporan awal yang kita terima, mereka telah mengantongi perizinan dan lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW,” jelas Alex.
Tanggul beton di kawasan Cilincing diketahui dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Nelayan Keluhkan Dampak
Meski dokumen perizinan dinyatakan lengkap, Alex menegaskan DPR tetap akan menindaklanjuti keluhan nelayan yang merasa dirugikan oleh keberadaan tembok beton tersebut.
“Kita akan mengkonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukkan untuk nelayan melaut. Jika justru merugikan, maka kita akan minta peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan,” ujarnya.
Tentang DLKr dan DLKp
Sebagai catatan, DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) merupakan wilayah darat dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sementara DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan) adalah perairan di sekitarnya yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Secara sederhana, DLKr adalah area inti operasional pelabuhan, sedangkan DLKp merupakan zona pendukung.
