SOALINDONESIA–SAMARINDA Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) resmi menetapkan dua pejabat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahun anggaran 2023. Mereka adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim berinisial AHK, dan Kepala Pelaksana Sekretariat Lembaga DBON Kaltim berinisial ZZ.
Keduanya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Samarinda, Sempaja, untuk masa penahanan awal selama 20 hari.
Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Rp100 Miliar
Plt. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Kaltim, Juli Hartono, menjelaskan kasus ini berawal dari penyaluran dana hibah DBON tahun 2023 senilai Rp100 miliar. Penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam mekanisme pencairan dan penggunaan anggaran tersebut.
“Proses pencairan dan pengeluaran dana hibah tidak melalui mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah. Baik dari sisi tata kelola keuangan negara maupun tata kelola pengeluaran hibah daerah,” kata Juli di Samarinda, Kamis (18/9/2025).
Pelanggaran yang ditemukan antara lain penyaluran dana kepada pihak yang tidak berhak, pencairan tanpa dokumen legal yang memadai, serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak lengkap.
Peran Tersangka dan Kerugian Negara
Dari hasil penyidikan, AHK berperan sebagai pejabat pemberi sekaligus penandatangan pencairan dana hibah. Sementara ZZ bertindak sebagai penerima hibah melalui naskah perjanjian hibah daerah.
“Penyidik berdasarkan bukti yang cukup telah menetapkan tersangka, yaitu saudara ZZ selaku penerima hibah sekaligus Kepala Sekretariat DBON, serta saudara AHK selaku Kadispora Kaltim,” jelas Juli.
Meski hasil audit resmi masih menunggu, penyidik memperkirakan kerugian negara sementara mencapai Rp10 miliar.
“Namun angka pastinya tetap menunggu hasil audit resmi auditor negara,” tambahnya.
Ancaman Pidana Berat
Untuk memperlancar proses hukum, kedua tersangka ditahan agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya.
Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan.
Ancaman hukumannya sangat berat, dengan pidana penjara minimal 4 tahun hingga maksimal seumur hidup.
Kejati Kaltim menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
