SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti penampilan kru maskapai asing yang melayani penerbangan jemaah haji Indonesia. Ia menilai sebagian pramugari dari maskapai luar negeri mengenakan setelan rok yang terlalu tinggi (mini) sehingga kurang sesuai dengan nilai dan budaya para jemaah.
Hal itu disampaikan Marwan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
“Kita menemukan layanan pesawat ini ternyata krunya sekaligus disewa. Jadi menyewa pesawat, bersyarat kru semuanya ada di situ. Maka yang melayani jemaah kita itu roknya tinggi-tinggi,” ujar Marwan dalam rapat tersebut.
Menurut Marwan, sebagian maskapai asing yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk melayani penerbangan haji hanya memperbolehkan dua orang kru asal Indonesia, sementara sisanya merupakan kru bawaan dari negara asal maskapai.
“Hanya dibolehkan dua orang saja Indonesia. Yang lainnya itu tetap dia punya. Makanya sebetulnya berbasis nusantara,” lanjutnya.
Kritik Penampilan Kru Asing
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, penyewaan pesawat asing yang termasuk kru di dalamnya perlu dievaluasi. Sebab, menurutnya, penampilan para kru tersebut kurang pantas dan tidak sesuai dengan kultur jemaah haji Indonesia yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan.
“Karena kita itu menyewa keluar, rupanya menyewa include. Nah, itu dia nggak mau disewa pesawatnya saja, harus dengan orang-orangnya. Lah kita meninjau itu ya kurang pas lah, penampilannya kurang. Tentu jemaah kita dari kampung-kampung takut lah. Ini nanti kita bahas ya,” sambung Marwan.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian anggota dewan lainnya yang hadir dalam rapat bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dorongan Penuhi Standar Syariah
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai bahwa ke depan, kru penerbangan haji — baik dari maskapai dalam maupun luar negeri — seharusnya memenuhi standar syariah.
“Makanya saya rasa usulan Pak Wamen bagus tuh di kesimpulan ini, bahwa pesawat penerbangan haji itu harus berstandar ekonomi dan standar teknis. Serta tambahkan tadi yang ketua masukin: dan kru yang memenuhi standar syariah,” ujar Maman.
Menanggapi hal itu, Marwan menegaskan bahwa persoalan bukan hanya pada aspek syariah, tetapi juga kenyamanan psikologis para jemaah yang sebagian besar berusia lanjut.
“Bukan masalah syariah Kiai, masalahnya, tidak berani dia mau ke toilet karena melihat. Jadi harus Indonesia, bukan masalah syariahnya, orangnya juga harus Indonesia,” kata Marwan menimpali.
Maskapai Asing Wajib Sertakan Kru Indonesia
Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa pemerintah telah memberlakukan aturan bagi maskapai asing agar menyertakan kru asal Indonesia dalam setiap penerbangan haji.
“Sebagai informasi, memang kru yang disyaratkan untuk maskapai asing — dalam hal ini Saudia — itu minimal tiga orang dari Indonesia. Kemudian kalau yang maskapai Indonesia, semuanya kru kita,” jelas Dahnil.
Ia menambahkan, pemerintah terus melakukan evaluasi agar layanan penerbangan haji lebih ramah terhadap budaya, kenyamanan, dan nilai-nilai keagamaan jemaah Indonesia.
Komisi VIII Minta Perbaikan Layanan
Komisi VIII DPR menegaskan akan memasukkan rekomendasi soal kru berstandar syariah dan berbasis Indonesia dalam kesimpulan rapat kerja. Marwan menekankan pentingnya memastikan seluruh aspek layanan haji, termasuk penerbangan, mencerminkan nilai-nilai moral dan budaya bangsa.
“Kita ingin jemaah haji merasa tenang, nyaman, dan tidak canggung selama perjalanan. Layanan ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal nilai,” tutup Marwan.
